jika ada SKPD ataupun UKPD yang tidak mengajukan kegiatan lelangnya ke ULP, maka kegiatan itu akan dicoret dan dibiarkan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa)

Hingga Jumat (2/5/2014) lalu, baru ada sekitar 67 SKPD dan UKPD yang mengusulkan lelang ke ULP

Jokowi juga mencatat baru sembilan persen, atau 67 SKPD dan UKPD yang menginformasikan rencana umum pengadaan barang dan jasa

Menurut dia, selama ini, pengadaan barang dan jasa menarik perhatian berbagai pihak karena sarat kepentingan dan penggelembungan dana. Sebelum adanya e-katalog, pengadaan barang dan jasa dilakukan tertutup melalui sistem tender. Akibatnya, prosedur pembelian pun tak transparan. Dengan e-purchasing berdasarkan katalog elektronik, sistem tender dihapuskan.

Selesainya seluruh proses lelang dan penandatangan kontrak menandai kemajuan sangat signifikan dalam pengelolaan APBN di Kementerian ESDM dalam setahun terakhir

salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran tahun ini adalah masih beradaptasinya para SKPD dan UKPD untuk mengajukan lelang kegiatan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI Jakarta

...sebanyak 30 sampai 40 persen dari APBN 2012, 2013, dan 2014—sebesar Rp 1.435 triliun, Rp 1.683 triliun, dan Rp 1.842 triliun—dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menjelang tengah tahun, penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru mencapai 8 persen