Seluruh data pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dianalisis di Opentender adalah data publik berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sumber data asli berasal dari tiap-tiap website Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) pemerintah yang kemudian dikumpulkan dan dikelola menjadi data pengadaan barang dan jasa nasional oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Indonesia Corruption Watch (ICW) mempublikasikan data pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui platform Opentender atas Nota Kesepahaman antara LKPP dan ICW tentang pencegahan korupsi dan pemantauan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Data yang tersedia dalam Opentender dipublikasikan dengan lisensi Open Data Commons Open Database License (ODbL) yang mencakup seluruh data dan database di dalamnya, kecuali konten khusus yang menyebutkan satu atau lebih jenis hak cipta atau lisensi yang mengatur konten tersebut secara spesifik.
Secara umum, publikasi dalam lisensi ODbL berarti publik bebas untuk:
Dengan ketentuan:
Rangkuman ini bukan teks lisensi, melainkan sekedar ikhtisar untuk membantu memahami aturan-aturan inti dari ODbL. Halaman ini tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dirujuk sebagai lisensi data Opentender. Rincian lisensi secara utuh dapat dibaca dan merujuk pada halaman ODbL 1.0 https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/
+6221.7901885, +6221.7994015
+6221.7994005
icw@antikorupsi.org